Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan Koordinasikan Permasalahan Pupuk dengan Kabupaten Grobogan

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan Koordinasikan Permasalahan Pupuk dengan Kabupaten Grobogan

Pemerintah melakukan kebijakan penyediaan pupuk bersubsidi bagi petani melalui kartu tani. Dalam pelaksanaanya terdapat permasalahan terkait penyusunan RDKK dalam SINPI seperti yang terjadi di Kabupaten Lamongan. Banyak luas lahan kelompok tani dalam SINPI yang masih belum sesuai dengan keadaan di lapangan sehingga menyebabkan distribusi pupuk tidak tepat sasaran.

Terkait hal tersebut Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan Syaifudin Zuhri melakukan koordinasi mengenai “Pengelolaan Pola Tanam Pertanian dan Pemakaian Pupuk Berimbang di Kabupaten Grobogan”. Rombogan yang berjumlah 14 orang disambut Asisten Pembangunan dan Perekonomian Sekda Grobogan Ir. Ahmadi Widodo, MT di Learning Center Rumah Kedelai Grobogan (8/08/2018).

Ir. Latifawati Kun Akhadiana, MM. dari Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, dalam sesi tanya jawab menjelaskan bahwa dasar penyusunan SINPI di Kabupaten Grobogan tidak menggunakan Tumpi Pajak, melainkan menggunakan Data Argis karena banyak yang tidak sesuai antara Tumpi dan luas lahan yang sebenarnya.

“RDKK SINPI di kabupaten Grobogan melalui beberapa tahap verifikasi sebelum sampai di Tim Kabupaten untuk kemudian masuk dalam E-RDKK. Hal ini terbukti efektif membatasi penebusan di tingkat pengecer sehingga pupuk tersalur tepat sasaran”, Latifa menambahkan.

Permasalahan lainnya yang dikoordinasikan adalah mengenai distribusi pupuk yang tidak tepat sasaran di Kabupaten Lamongan. Contohnya, penyaluran pupuk yang tidak sesuai RDKK di tingkat pengecer menjadi gejolak di kalangan petani Lamongan.
Permasalahan banyaknya petani tambak yang juga petani sawah menggunakan pupuk bersubsid disampaikan Syaifudin Zuhri di forum tersebut.
”Kita sering di demo petani terkait penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran karena ulah oknum pengecer”, ungkap Zuhri.

Ahmadi Widodo selaku Asisten Pembangunan dan Perekonomian Sekda Kabupaten Grobogan, menjelaskan bahwa
Kabupaten Grobogan memiliki Komisi Pengendalian Pupuk dan Pestisida (KP3). Di tingkat kecamatan KP3 diketuai oleh Camat setempat dan di tingkat Kabupaten diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan. KP3 berfungsi dalam mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida yang beredar di Kabupaten Grobogan.

”Setiap tahunya kita rutin mengadakan monitoring dan evaluasi langsung ke pengecer yang ada di Kabupaten Grobogan untuk memastikan penyaluran dan ketersediaan pupuk dalam keadaan kondusif”, tambah Ahmadi. (IP)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *