Pelatihan Pembuatan Agensia Pengendalian Hayati Ulat Tembakau

Pelatihan Pembuatan Agensia Pengendalian Hayati Ulat Tembakau

Maraknya penggunaan pestisida kimia untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman ternyata menyimpan berbagai macam masalah. Terjadinya resurgensi, ledakan hama sekunder dan resistensi hama merupakan dampak pemakaian pestisida kimia berlebihan.
Pengendalian organisme pengganggu tanaman yang ramah lingkungan, yaitu salah satunya dengan menggunakan Agensi Pengendalian Hayati (APH) sangat diperlukan. Adanya APH ini diharapkan mampu menjadi penyeimbang ekosistem sehingga tidak menimbulkan kerugian secara ekonomis.

Dalam rangka mensosialisasikan dan mengembangkan penggunaan APH di tingkat petani, Balai Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (BPTPHP) Salatiga bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan mengadakan Pelatihan Pengembangan APH dan Penyebaranya Bagi Petani, Rabu 8 Agustus 2018.

Bertempat di Desa Karangharjo Kecamatan Pulokulon pelatihan tersebut diikuti oleh 25 orang anggota Kelompok Tani Karya Utama. Pengendalian OPT pada tembakau menjadi Fokus dalam pelatihan tersebut.

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, Tri Wahono mengatakan, “Grobogan memiliki lahan tembakau yang cukup luas, yaitu 2.541 Ha, oleh karena itu gangguan OPTnya juga sangat banyak”.

Salah satu OPT yang sering ada pada tanaman tembakau yaitu ulat grayak.
Dalam pelatihan tersebut BPTPHP mengirimkan 2 orang praktisi APH untuk melatih membuat APH sekaligus cara pengaplikasianya di lahan. Salah satunya adalah perbanyakan jamur Beauveria bassiana dengan media jagung untuk pengendalian hama ulat.

Cara pertanyakan jamur Beauveria bassiana diawali dengan menyiapkan jagung yang telah digiling kemudian cuci hingga bersih, setelah itu jagung dikukus minimal 2 jam dan dinginkan. Jagung dimasukkan ke dalam plastik kecil, dikukus kembali dalam dandang steril selama……, lalu diangkat dan dinginkan. Setelah dingin baru tambahkan bibit jamur dan diamkan selama 2 minggu.

 

Sudarni, SP salah satu praktisi yang melatih dalam kegiatan tersebut menekankan, dengan pembuatan APH berupa jamur ini dapat menekan biaya budidaya tanaman tembakau karena tidak menggunakan pestisida kimia yang harganya mahal. “Harapanya kelompok tani Karya Utama bisa menjadi acuan pembuatan APH ini untuk kelompok tani yang lain”, pungkas Sudarni. (IP-EP)

Sumur Pantek Swadaya, Solusi Alternatif Atasi Kekeringan

Sumur Pantek Swadaya, Solusi Alternatif Atasi Kekeringan

Musim kemarau yang diperkirakan panjang pada tahun ini, menjadikan petani kedelai di Desa Dimoro Kecamatan Toroh berinisiatif membuat sumur pantek secara swadaya. Tujuannya agar tanamannya dapat tetap hidup dan petani bisa menikmati hasil panennya. Pasokan air semakin berkurang di lahan ini karena adanya proyek normalisasi di Waduk Kedungombo.

Pembuatan sumur pantek yang dilakukan secara swadaya oleh petani ini dilaksanakan oleh Kelompok Tani Niti Karyo. Mulai dari perlengkapan mesin hingga tenaganya berasal dari swadaya kelompok itu sendiri. Kelompok yang di ketuai oleh Darto bahu membahu membuat sumur pantek.
“Kita membuat sumur bor sedalam 15 meter terlebih dahulu kemudian dihisap menggunakan pompa dengan kekuatan 5 PK, tergantung besar kecilnya sumber air, kemudian mengalirkan air melalui selang tersebut ”, kata Darto.

Darto juga menambahkan bahwa kemampuan selang untuk mengalirkan air dari pompa tersebut hanya sejauh 300 meter.
“Agar bisa mengaliri lebih luas maka harus ditambahkan mesin sedot dan selang lagi”, imbuh Darto.

Kepala UPTD Kecamatan Toroh Sudarto, menyebutkan bahwa Kelompok Tani Niti Karyo sendiri memiliki 16 Ha tanaman kedelai yang saat ini berumur 35 hari. Selain kelompok Niti Karyo, terdapat 2 kelompok lain yang sudah membuat sumur pantek, yaitu Sumber Makmur III dan Sedyo Mulyo. Masing-masing kelompok memiliki luas tanaman kedelai seluas 20 Ha dan 25 Ha.
”Karena aliran air dari waduk Kedung Ombo tidak mengalir hingga Oktober nanti, sedangkan kelompok akan tanam kedelai, maka kami sarankan agar lahan kelompok yang ada sumber airnya untuk membuat sumur pantek secara swadaya”, Sudarto menekankan. (IP)

Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan Koordinasikan Permasalahan Pupuk dengan Kabupaten Grobogan

Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan Koordinasikan Permasalahan Pupuk dengan Kabupaten Grobogan

Pemerintah melakukan kebijakan penyediaan pupuk bersubsidi bagi petani melalui kartu tani. Dalam pelaksanaanya terdapat permasalahan terkait penyusunan RDKK dalam SINPI seperti yang terjadi di Kabupaten Lamongan. Banyak luas lahan kelompok tani dalam SINPI yang masih belum sesuai dengan keadaan di lapangan sehingga menyebabkan distribusi pupuk tidak tepat sasaran.

Terkait hal tersebut Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan Syaifudin Zuhri melakukan koordinasi mengenai “Pengelolaan Pola Tanam Pertanian dan Pemakaian Pupuk Berimbang di Kabupaten Grobogan”. Rombogan yang berjumlah 14 orang disambut Asisten Pembangunan dan Perekonomian Sekda Grobogan Ir. Ahmadi Widodo, MT di Learning Center Rumah Kedelai Grobogan (8/08/2018).

Ir. Latifawati Kun Akhadiana, MM. dari Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, dalam sesi tanya jawab menjelaskan bahwa dasar penyusunan SINPI di Kabupaten Grobogan tidak menggunakan Tumpi Pajak, melainkan menggunakan Data Argis karena banyak yang tidak sesuai antara Tumpi dan luas lahan yang sebenarnya.

“RDKK SINPI di kabupaten Grobogan melalui beberapa tahap verifikasi sebelum sampai di Tim Kabupaten untuk kemudian masuk dalam E-RDKK. Hal ini terbukti efektif membatasi penebusan di tingkat pengecer sehingga pupuk tersalur tepat sasaran”, Latifa menambahkan.

Permasalahan lainnya yang dikoordinasikan adalah mengenai distribusi pupuk yang tidak tepat sasaran di Kabupaten Lamongan. Contohnya, penyaluran pupuk yang tidak sesuai RDKK di tingkat pengecer menjadi gejolak di kalangan petani Lamongan.
Permasalahan banyaknya petani tambak yang juga petani sawah menggunakan pupuk bersubsid disampaikan Syaifudin Zuhri di forum tersebut.
”Kita sering di demo petani terkait penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran karena ulah oknum pengecer”, ungkap Zuhri.

Ahmadi Widodo selaku Asisten Pembangunan dan Perekonomian Sekda Kabupaten Grobogan, menjelaskan bahwa
Kabupaten Grobogan memiliki Komisi Pengendalian Pupuk dan Pestisida (KP3). Di tingkat kecamatan KP3 diketuai oleh Camat setempat dan di tingkat Kabupaten diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan. KP3 berfungsi dalam mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida yang beredar di Kabupaten Grobogan.

”Setiap tahunya kita rutin mengadakan monitoring dan evaluasi langsung ke pengecer yang ada di Kabupaten Grobogan untuk memastikan penyaluran dan ketersediaan pupuk dalam keadaan kondusif”, tambah Ahmadi. (IP)

Pemberdayaan Pengerajin Olahan Kedelai Grobogan untuk Meningkatkan Nilai Tambah

Pemberdayaan Pengerajin Olahan Kedelai Grobogan untuk Meningkatkan Nilai Tambah

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang Pasaca Panen dan Bina Usaha (P2BU) sebagai tindak lanjut kegiatan fasilitasi bantuan UPH Kedelai untuk Gapoktan /Poktan dan pengembangan olahan kedelai di Kabupaten Grobogan, maka dilaksanakan Pemberdayaan Pengelolaan Hasil Komoditas Kedelai. Kegiatan akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari di Learning Center Rumah Kedelai Grobogan (1 – 3 / 08 / 2018).

Peserta yang dilatih dalam kegiatan ini sebanyak 40 orang, berasal dari unsur kelompok tani, pondok pesantren dan pelaku usaha olahan kedelai dari Kabupaten Grobogan juga Kabupaten Semarang. Metode penyampaian materi terdiri dari 40% teori dan 60% praktek membuat olahan berbahan baku kedelai lokal Non GMO.

Sebagai Narasumber dalam kegiatan ini adalah Wakid Mutowal, SP, M.Sc. dari Dinas Pertanian Kabupaten Gobogan, Yulianita Diyah Evitaningrum, Spam, Apt. dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dan pengelola Rumah Kedelai Grobogan (RKG).

Yulianita Diyah Evitaningrum, Spam, Apt. dalam paparannya menjelaskan mengenai tata cara produksi pangan yang baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB – IRT). Diyah menyebutkan bahwa Penerapan CPPB-IRT merupakan pewujudan dari komitmen Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) untuk memenuhi persyaratan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424).
”Penerapan CPPB-IRT juga diharapkan dapat memberikan dampak nyata pada perkembangan IRT di Indonesia yaitu semakin maju dan kompetitif,” Diyah menjelaskan.

Sementara itu Wakid Mutowal, SP, M.Sc. dari Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan menyampaikan materi mengenai Teknologi Pengolahan Kedelai Menjadi Produk yang Berkualitas dan Hygienis, diantaranya pembuatan tempe hygiene, tahu hygiene dan susu kedelai.
Wakhid menyampaikan bahwa bagi kelompok-kelompok yang telah mendapatkan fasilitasi UPH Kedelai dari kegiatan provinsi maupun kabupaten diharapkan dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu menambah pendapatan kelompok dan keluarga.
”Kunci menjadi pengrajin tempe, tahu dan susu kedelai yaitu dengan kerja keras, terus belajar, tidak mudah putus asa dan selalu sabar dalam mencari pasar. Selain itu kita juga harus sering berkonsultasi dengan pengrajin tempe yang sudah jalan, ” ungkap Wahid.

Setelah penyampaian materi secara teori, peserta akan diajak untuk mempraktekan cara pembuatan tempe, tahu dan susu kedelai dengan alat yang telah tersedia di Rumah Tempe Hygiene dan Rumah Tahu Hygiene Rumah Kedelai Grobogan (RKG).

Tahun 2018 ini Kabupaten Grobogan mendapatkan 1 (satu) paket bantuan alat pengolahan hasil kedelai berupa alat pembuat tahu yang diberikan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) Melati Putih binaan Poktan Ngudi Rejeki I Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi. KWT yang diketuai oleh Patmi ini sebelumnya memang sudah memproduksi tahu dan tempe. Namun tahu produksi KWT Melati Putih ini kesulitan dalam pemasarannya dan kalah bersaing dengan tahu – tahu yang sudah laku di pasaran sebelumnya karena harga lebih murah disebabkan bahan bakunya berasal dari kedelai impor GMO.
Darwoto yang merupakan Ketua Kelompok Ngudi Rejeki I yang selalu membina dan memotivasi KWT. Melati Putih ini agar selalu optimis bahwa tahu dan tempe yang di produksi akan dapat bersaing secara kualitas kedepannya karena dengan adanya fasilitasi bantuan UPH Kedelai yang telah di terimanya.
”Harapanya kita dapat bersaing secara kualitas karena dengan alat pembuat tahu yang sudah modern ini kita dapat menghasilkan tahu dengan tekstur dan cita rasa yang khas, ” Darwoto menegaskan. (IP)

Pengurus Posluhdes Desa Getasrejo Dilantik Kepala Desa

Pengurus Posluhdes Desa Getasrejo Dilantik Kepala Desa

Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) Desa Getasrejo resmi dibentuk sekaligus dilantik beberapa waktu lalu. Pelantikan pengurus Posluhdes dilakukan Kepala Desa Getasrejo Suparlan di balai desa setempat, Senin (30/7/2018). Pelantikan pengurus Posluhdes juga disaksikan Kasi Penyuluhan Dinas Pertanian Grobogan Christina Setyaningsih.

Pengurus Posluhdes Desa Getasrejo yang dilantik sebanyak tujuh orang. Yakni, Maksun yang menjabat sebagai ketua, Moh Purwanto (sekretaris), dan Endang Wahyuningsih (bendahara). Kemudian, Susilo (Sie Pangan dan Perkebunan), Dwi Gatot Prijayanto (Sie Peternakan dan Perikanan), Edi Suprobo (Sie Konservasi dan Lingkungan Hidup) dan Sri Rahayu (Sie Informasi).

Untuk menunjang tugas pengurus Posluhdes, Pemerintahan Desa Getasrejo juga memberikan dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan. Antara lain, menyediakan ruangan untuk Posluhdes di komplek balai desa.

Kemudian, Pemerintahan Desa Getasrejo juga menyediakan lahan percontohan (demplot) untuk 5 Kelompok Tani di desa Getasrejo masing memperoleh lahan demplot seluas 1.600 meter persegi . Selain itu, lahan seluas 3.500 meter persegi juga disiapkan untuk demplot Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) setempat. Selain itu, pihak desa juga memberi anggaran sebesar Rp 5 juta untuk kegiatan penyuluhan pertanian.

Kepala Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Grobogan Latifawati kun Akhadiana menyatakan, jumlah Posluhdes yang ada saat ini sebanyak 77 unit. Pembentukan Posluhdes sebelumnya dilakukan tahun 2017 di Desa Crewek dan Desa Tanjungsari, Kecamatan Kradenan.

“Kalau dulu, anggarannya berasal dari APBD Provinsi Jateng. Untuk tahun ini anggarannya dari swadaya desa setempat,” jelasnya.

Ia menjelaskan, Posluhdes adalah unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama dalam kegiatan penyuluhan di tingkat desa/kelurahan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan).

Posluhdes merupakan ujung tombak pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian karena lokasinya berada di desa/kelurahan. Disamping itu, Posluhdes juga memiliki peran yang strategis untuk kemajuan pembangunan pertanian di pedesaan.

Peran-peran Posluhdes tersebut diantaranya adalah memudahkan penyuluh dalam menginventarisir permasalahan petani dilapangan, proses interaksi petani dengan penyuluh di Posluhdes akan berujung pada inventarisasi permasalahan petani oleh penyuluh.

Posluhdes tidak hanya sebagai tempat bertemunya petani dan penyuluh, tapi di Posluhdes tersedia berbagai informasi tentang pertanian, seperti informasi dari media Sinar Tani, buku-buku pertanian, Folder, Leaflet, Brosur dan media penyuluhan lainnya, dengan adanya media tersebut pada umumnya petani akan mudah memberikan pertanyaan karena mereka akan memiliki sedikit gambaran tentang masalah yang dihadapinya.

Selanjutnya, Posluhdes juga sangat berperan dalam membangun petani, kelompok tani dan gabungan kelompoktani menjadi lebih komptetitif, karena adanya posluhdes di tiap desa dapat merangsang petani untuk menjadikan Posluhdes mereka sebagai posluhdes terbaik dengan layanan prima bagi anggotanya.

“Dengan demikian keberadaan Posluhdes akan benar-benar menjadi basis bagi kegiatan penyuluhan di tingkat desa. Keberadaan Posluhdes juga dianggap dapat bepengaruh bagi kegiatan pengembangan agribisnis petani,” katanya.

POMPANISASI DESA SELO MEMBAWA BERKAH BAGI PETANI

POMPANISASI DESA SELO MEMBAWA BERKAH BAGI PETANI

Kekeringan yang melanda petani pada musim kemarau ini sangat menyulitkan berbudidaya tanaman pertanian, baik tanaman pangan maupun hortikultura.
Ini dikarenakan air merupakan sumber kehidupan bagi tanaman sehingga ketersediaannya sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan pertumbuhannya. Termasuk di Desa Selo Kecamatan Tawangharjo, upaya untuk mencukupi ketersediaan air bagi tanaman di lahan pertanian dilakukan dengan memanfaatkan pengambilan aliran air dari Sungai Lusi. Air sungai diambil dengan cara dipompa menggunakan mesin diesel berkekuatan besar.

Bantuan pompanisasi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menyediakan air bagi tanaman akhirnya terealisasi juga. Bantuan pompanisasi ini diberikan untuk Kelompok Tani Barokah Dusun Plumpungan Desa Selo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan. Bantuan yang diberikan berupa pompa air jenis Yanmar SN 100,4 Dim dengan kekuatan 12,5 PK.Pelaksanaan kegiatan pompanisasi ini melibatkan semua elemen masyarakat dengan metode “Swakelola Padat Karya”.

Kelompok Tani Barokah yang diketuai oleh Soleh dan didukung oleh Margono, Saemuri, dan Suwarto beserta anggota kelompok tani lainnya telah berhasil menyelesaikan Kegiatan Swakelola Padat Karya pompanisasi dengan hasil yang sangat memuaskan karena dengan pompanisasi ini mampu mengaliri lahan sawah seluas lebih dari 47 ha.

Margono selaku tokoh penggerak masyarakat mengatakan bahwa dengan terlaksananya kegiatan pompanisasi pada Kelompok Tani Barokah, telah mampu meningkatkan pengembangan tanaman jagung manis di Dusun Plumpungan seluas 15 Ha. Selain itu, ada pula yang lahannya ditanami dengan metode tumpang sari antara jagung dengan kedelai dengan jarak tanam 70 cm X 20 Cm.

” Pompanisasi ini juga sebagai upaya percepatan tanam padi pada Musim Tanam I, yaitu bulan September-Oktober nanti dan diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi komoditi unggulan Kabupaten Grobogan, yaitu padi, jagung dan kedelai, ” pungkas Margono.
Selain itu pendampingan dari dari Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Selo Kecamatan Tawangharjo Sri Mulyadi,SP pun intensif di lakukan.”Dari pagi hingga sore PPL setempat Sri mulyadi sering mendampingi kita memastikan agar kegiatan pompanisasi ini berjalan dengan baik”Kata ketua kelompok tani Barokah Soleh.
(BA-ELS)

Pemkab Grobogan Ikut Berpartisipasi dalam GPA Soropadan Ke-8

Pemkab Grobogan Ikut Berpartisipasi dalam GPA Soropadan Ke-8

Gelar Promosi Agribisnis (GPA) Soropadan ke-8 tahun 2018 resmi dibuka Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Jumat (27/7/2018) pagi. Pembukaan GPA yang lokasinya ada di PPAP Agro Center Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung dilangsungkan dalam suasana meriah.
Dalam acara pembukaan, Gubernur dan tamu undangan berkesempatan meninjau stand peserta GPA Soropadan. Berdasarkan data panitia, jumlah peserta keseluruhan ada 84 stand. Terdiri 58 stand SKPD Provinsi Jateng dan Kabupaten/kota, 9 stand BUMN/BUMD dan 17 stand swasta.
Salah satu stand instansi pemerintahan yang ada di GPA Soropadan ditempati Pemkab Grobogan. Dalam stand Pemkab Grobogan menampilkan berbagai produk hasil pertanian yang dimiliki. Antara lain, semangka inul, bali flower, black orange. Kemudian ada melon daging merah, daging putih, golden melon. Produk lainnya adalah jambu citra, belimbing Dewa dan bawang merah.


Selain itu, beberapa komoditas dari sektor perkebunan di Grobogan juga ikut disertakan dalam pameran. Seperti, kopi robusta dari Pegunungan Kendeng Utara, madu, gula tumbu, tembakau varietas Boja Crupung, dan minyak kayu putih.
Disamping itu, aneka produk olahan bahan pangan juga dibawa dalam GPA Soropadan. Antara lain, tahu dan tempe Hygiena, susu kedelai, brownis tempe, steak tempe, steak dele, dan tempe chip.
Selain hasil pertanian, berbagai produk makanan dari bahan non beras yang dihasilkan UMKM binaan Dinas Ketahanan Pangan. Seperti mie jagung, kripik terong, kripik pare, sale pisang, dan unthuk yuyu serta produk kerajinan batik khas Grobogan.
Satu lagi yang ikut dibawa dalam GPA Soropadan adalah produk yang dihasilkan UMKM binaan Dinas Peternakan dan Perikanan. Antara lain, ikan hias, telur asin, alat pembakar telur asin, bio gas, dan susu sapi.(ip)

Buka GPA Soropadan, Gubernur Jateng Ingatkan Pentingnya Basis Data Pertanian

Buka GPA Soropadan, Gubernur Jateng Ingatkan Pentingnya Basis Data Pertanian

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan, salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam memodernisasi pertanian untuk kesejahteraan petani adalah butuh basis data pertanian yang cukup presisi. Hal itu disampaikan Ganjar, saat membuka Gelar Promosi Agribisnis (GPA) Soropadan ke-8 tahun 2018 di PPAP Agro Center Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jumat (27/7/2018).

Acara pembukaan GPA Soropadan juga dihadiri jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Jawa tengah, pejabat dari Kemenkominfo, Bupati dan Walikota se-Jawa Tengah.

Hadir pula Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian Kementan Ani Andayani dan Kepala Distanbun Provinsi Jateng Yuni Asih serta pejabat terkait lainnya.

Menurut Ganjar, berdasarkan data yang dimiliki, jumlah petani di Jawa Tengah sampai hari ini tercatat ada 2.815.888 orang. Meski demikian, sebagian besar petani ini hanya memiliki lahan rata-rata sekitar 0,25 hektar. Sementara untuk kesejahteraan petani setidaknya dibutuhkan lahan dua hektar.

Terkait kondisi itu, pemerintah bisa melakukan intervensi dengan memberikan insentif maupun bantuan alat mesin pertanian (alsintan) kepada petani-petani kategori miskin. Untuk bisa melakukan kebijakan ini tentunya harus didasari dengan basis data.

Ganjar menegaskan, berdasarkan data tersebut maka pemerintah pusat maupun daerah bisa mengetahui kondisi riil pertanian yang ada di daerah masing-masing. Dengan demikian, kebijakan publik yang dibuat akan bisa sesuai dan tepat sasaran.

“Basis data pertanian ini penting sekali. Ketika data sudah benar, maka perlakuan atau kebijakan publiknya mesti kita dorong. Saya sudah menghitung, mereka yang miskin-miskin, petani yang kecil mau kita cover dengan asuransi petani. Maka seluruh risiko yang kemungkinan dihadapi karena bencana ataupun hama bisa kita lindungi dengan asuransi,” katanya.

Melalui data yang akurat, modernisasi pertanian bisa lebih ditingkatkan dengan memberikan bantuan alsintan kepada para petani yang membutuhkan. Untuk memodernkan petani, pemerintah juga harus terus memberikan edukasi, khususnya bagi generasi muda.

Hal ini perlu dilakukan karena banyak petani yang usianya sudah tua, enggan beralih dari alat konvensional ke peralatan modern. Melalui modernisasi ini bisa mendorong generasi muda untuk kembali menyukai profesi petani.

Lebih lanjut Ganjar mengungkapkan, modernisasi pertanian yang didorong Pemprov Jateng tidak hanya dengan penggunaan alsintan modern saja. Modernisasi juga dilakukan dari sisi teknologi informasi. Salah satunya membuat aplikasi SiHaTi bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI). SiHaTi yang tidak hanya sebagai sistem informasi harga, tetapi juga menjangkau sistem informasi produk dan stoknya.

Ganjar berharap GPA Soropadan VIII bisa menjadi tempat learning center untuk pertanian di mana petani bisa belajar dan mendapat edukasi tentang bibit unggul, cara pengelolaan yang baik, serta cara menjual yang lebih menguntungkan. Sehingga sistem pertanian modern yang diharapkan bisa dijalankan.

“GPA Soropadan ini harus dijadikan sebagai learning center untuk pertanian. Harapannya, siapa saja bisa belajar disisni. Mulai dari milih bibitnya, cara menjualnya, dan mengelolanya dengan baik. Kita ingin nantinya tiap hari ada orang datang yang datang untuk belajar,” ujarnya.

Sementara itu, dalam pembukaan GPA Soropadan ini, Kementerian Pertanian juga memberikan bantuan kepada Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) di Jawa Tengah. Bantuan yang diberikan berupa 95 unit sepeda motor dan 6 unit mobil.

“Menteri pertanian berharap besar agar Jawa Tengah akan menjadi leading sector pertanian di Indonesia. Bantuan sepeda motor ini untuk sarana mobilitas petugas POPT dalam pengawasan di lapangan. Sementara bantuan mobil digunakan untuk laboratorium keliling serta memberikan sosialisasi bagi para petani,” kata Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian Kementan Ani Andayani dalam kesempatan itu.(ip)

Penguatan Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Pertanian Kabupaten Grobogan

Bimbingan Teknis : Penguatan Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Pertanian Kabupaten Grobogan

Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Statistik Pertanian bagi Petugas Tingkat Kecamatan, Senin (23/7/2018). Acara bimtek yang dilangsungkan di Learning Center Rumah Kedelai Grobogan (RKG) ini di ikuti oleh Petugas Statistik Pertanian Kecamatan dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) Badan Pusat Statistik (BPS) Grobogan.

 

Bimtek dibuka oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Ir. Edhie Sudaryanto, M.M. Acara dihadiri oleh Kabid Tanaman Pangan Sunanto, Kasi Produksi BPS Grobogan Isgiantono dan Kasi Pengembangan Serealia Sismaedi selaku narasumber bimtek.

 

Edhie Sudaryanto dalam sambutannya memberikan arahan, bahwa dengan seiring berkembangnya teknologi informasi, sudah saatnya dikembangkan sistem penyajian data yang lebih cepat dan akurat sehingga memungkinkan penyajian data secara real time. Menurut Edhie, petugas yang menjadi kunci utama dalam kegiatan ini adalah Petugas statistik pertanian kecamatan bekerjasama dengan Mantri Statistik dari Kantor Statistik Kecamatan yang dibantu oleh tenaga Penyuluh Pertanian dan POPT yang ada di tingkat Kecamatan pula. Data dan informasi ini dibuat di tingkat Kecamatan serinci dan seakurat mungkin untuk selanjutnya direkap dan dihimpun di tingkat Kabupaten.
Dengan diadakannya Bimtek Statistik Pertanian ini diharapkan dapat lebih mengembangkan sistem penyajian data yang cepat dan akurat.
Edhie menambahkan bahwa dengan adanya informasi mengenai perkembangan ketersediaan luas baku lahan, luas tanam, perkembangan vegetasinya, bahkan sampai panen yang meliputi luas panen, produktifitas dan jumlah produksinya. Informasi tersebut sangat penting karena akan dijadikan salah satu dasar untuk menyusun kebijakan pemerintah daerah maupun pusat.

 

 

“Data statistik pertanian ini fungsinya penting sekali,karena digunakan sebagai indikator kinerja Bupati, jadi merupakan bentuk pertanggungjawaban kita kepada Pemda,” kata Edhie.

Dalam kesempatan itu, Edhie juga menyampaikan beberapa persoalan yang terkait dengan pembuatan data statistik pertanian. Misalnya, luas lahan sawah yang berubah-ubah. Kemudian, belum diberi fokus untukk komoditas hortikultura dan perkebunan.

“Harapan saya, tidak hanya komoditas pangan yang detail datanya. Sementara untuk komoditas hortikultura dan perkebunan belum detail. Saya harap, ada kerjasama yang baik sehingga data statistik pertanian nantinya bisa sinkron,” sambungnya

 

.

Sementara itu, Kabid Tanaman Pangan Sunanto menambahkan, data Statistik Pertanian selalu di sandingkan dengan SIM TP. Jika datanya berbeda akanterjadi penyesuaian.
“Selama ini di kabupaten Grobogan hasilnya selalu identik dengan hasil yang ada di SIM TP. Kalaupun terjadi selisih hanya sedikit saja,” jelasnya.

 

Peserta juga diingatkan kembali perihal pengisian form Statistik yang sudah ada sebelumnya oleh Kepala Seksi Produksi BPS Isgianto.Meliputi Statistik Pertanian (SP) Lahan, SP Padi Palawija, SP Pangan, SP Hortikultura dan SP Perkebunan. (IP)

Petani Tembakau di Grobogan Jalin Kemitraan dengan Mitra Pabrik Rokok

*Petani Tembakau di Grobogan Jalin Kemitraan dengan Mitra Pabrik Rokok*

Hingga saat ini, penanaman tembakau masih diminati banyak petani di Grobogan. Hal itu bisa dilihat dengan banyaknya hamparan tembakau yang bisa dilihat di beberapa kecamatan.
Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Grobogan Tri Wahono Saputro, SP, mengungkapkan, tembakau merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan di Grobogan. Saat ini, luasan tanam tembakau mencapai 2.541 hektar berada di beberapa kecamatan. Yakni, Kecamatan Tanggungharjo, Tegowanu, Karangrayung, Penawangan, Purwodadi, Toroh, Pulokulon, Kradenan, Wirosari dan Gabus. Umumnya tembakau yang ditanam oleh petani adalah varietas Crupung dan Mboja.
Dalam penanaman tembakau ini, Dinas Pertanian Grobogan melalui Bidang Perkebunan telah berperan aktif dalam memfasilitasi terjalinnya kemitraan antara petani tembakau. Saat ini, petani tembakau sudah berhasil menjalin kemitraan dengan tiga perusahaan yang menjadi pemasok tembakau untuk pabrik rokok. Yaitu, PT Sadhana Arifnusa (Sampoerna), CV Restu Sejati (Bentoel) dan PT Merabu (Djarum).
Untuk kemitraan dengan PR Djarum, sementara ini hanya melakukan kerja sama dalam hal pemasaran atau penjualan hasil tembakau saja. Sedangkan kemitraan petani dengan CV Restu Sejati dan PT Sadhana Arifnusa dilakukan mulai dari on farm hingga off farm. Kemitraan dengan PT Sadhana Arifnusa varietas yg digunakan yaitu varietas RAM (prancak madura).
Dalam on farm petani difasilitasi untuk pupuk dan benihnya. Sementara dalam hal off farm, petani yang sudah bermitra langsung dapat menyetorkan hasil panennya ke gudang dengan harga terjamin sesuai mutu produk tembakau.
Dengan pola kemitraan ini maka seluruh hasil tembakau petani yang bermitra dapat terjual habis. Disisi lain, hal ini juga dapat memutus rantai pemasaran tembakau.
“Sebelumnya, petani menjual hasil panennya ke tengkulak dengan harga yang tidak menentu. Setelah ada kemitraan, petani sekarang bisa langsung jual tembakau ke mitra pabrikan,” jelas Tri.
Pola kemitraan dengan PT Sadhana Arifnusa sudah dilakukan sejak tahun 2008. Sedangkan kemitraan dengan CV Restu Sejati mulai tahun 2014.
Dengan adanya kemitraan petani tembakau tidak lagi was-was dalam menjual hasil produk tembakaunya. Melalui kemitraan, petani tembakau dapat berusaha tani tembakau dengan baik dan tenang.

 

Lebih lanjut dijelaskan, areal tembakau yang sudah menjalin kemitraan totalnya ada 949,74 Hektar. Yakni, kemitraan dengan PT Sadhana Arifnusa seluas 853,74 ha yang ada di Kecamatan Ngaringan, Gabus, Kradenan, Wirosari, Pulokulon, Toroh, Geyer, Purwodadi, Penawangan, Karangrayung, Tegowanu dan Tanggungharjo. Kemudian, kemitraan dengan CV Restu Sejati seluas 96 ha yang ada di Kecamatan Tegowanu
Berdasarkan data tahun lalu, luas areal tembakau di Grobogan ada 1800 Ha. Adapun total produksi 2.160 ton dan provitas tembakau tahun 2017 adalah 1,2 ton/ha.

(epiet)