Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian

Sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, maka uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:
 

  1. TUGAS POKOK

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

  1. FUNGSI

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
  2. Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
  3. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
  4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
  5. Pengelolaan kesekretariatan dinas
  6. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

 

  1. URAIAN TUGAS

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, mempunyai uraian jabatan:

  1. Merumuskan konsep kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional;
  2. Merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
  3. Mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  4. Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman operasional kegiatan;
  5. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
  6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  7. Menetapkan kebijakan dan standar operasional di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang didelegasikan;
  8. Menyelenggarakan dan membina kegiatan operasional di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  9. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  10. Menyelenggarakan pengembangan sarana prasarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  11. Menyelenggarakan pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  12. Menyelenggarakan pengawasan penggunaan sarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  13. Menyelenggarakan pembinaan produksi di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  14. Menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  15. Menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan bencana alam tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  16. Menyelenggarakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  17. Menyelenggarakan penyuluhan pertanian;
  18. Menetapkan ijin usaha/ rekomendasi teknis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  19. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
  20. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahansecara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  21. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  22. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baiksecara lisan maupun tertulisberdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; serta
  23. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Tugas Pokok dan Fungsi

FUNGSI

  • penyusunan program kerja di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
  • perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
  • penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
  • pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan Dinas;
  • penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
  • pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta ketatausahaan Dinas;
  • pemberian rekomendasi perijinan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
  • pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UPTD dan kelompok jabatan fungsional; dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

TUGAS POKOK
Uraian Tugas Jabatan Kepala Dinas terdiri dari :

  • menyusun program kerja Dinas;
  • menyusun rencana kegiatan operasional Dinas berdasarkan program kerja serta hasil evaluasi tahun sebelumnya sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
  • melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
  • melaksanakan kegiatan penyusunan pedoman pembinaan dan petunjuk teknis kebijakan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta penatausahaan dinas;
  • melaksanakan koordinasi di lingkungan kerjanya agar diperoleh keterpaduan kerja dan menghindari tumpang tindih pekerjaan;
  • menyusun perumusan kebijakan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka penetapan kebijakan dan pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
  • melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kebijakan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
  • melaksanakan kebijakan daerah dan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
  • melaksanakan pemeliharaan hubungan kerja dengan instansi lain dalam lingkungan kerjanya;
  • mengarahkan penyelesaian permasalahan bawahan dalam melaksanakan kegiatan melalui rapat teknis, pembahasan bersama instansi terkait, penelitian kembali agar penyelesaian masalah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan;
  • memberikan petunjuk, pendistribusian tugas dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan laporan dari bagian/bidang/sub bagian/seksi serta hasil kerja bawahan dan bahan masukan lainnya sebagai pengembangan program yang akan datang;
  • melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan UPTD;
  • melaksanakan sistem dan pola tanam tanaman pangan dan hortikultura;
  • melaksanakan pembinaan kepada petani, kelompok tani tanaman pangan dan hortikultura;
  • melaksanakan sosialisasi benih unggul tanaman pangan dan hortikultura dan pestisida untuk pemberantasan hama tanaman;
  • melaksanakan gerakan pemberantasan tikus, hama tanaman untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian dan hortikultura;
  • mengupayakan peningkatan produksi pangan dari hasil tanaman petani, cara penyimpanan dan sistem distribusi dan pemasarannya;
  • melaksanakan pemantauan harga pupuk dan pestisida untuk tanaman pertanian dan hortikultura;
  • melaksanakan koordinasi dengan lembaga/dinas instansi terkait untuk penyelenggaraan pola tanam, sistem tanam dan optimalisasi produksi pertanian;
  • melaksanakan kerjasama dengan lembaga terkait, yang bergerak di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura demi kemajuan produksi pangan;
  • melaksanakan pembinaan kebijakan teknis kepada pejabat fungsional di lingkungan Dinas;
  • menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) sebagai pertanggungjawaban kinerja aparatur sesuai visi, misi dan tujuan organisasi;
  • menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
  • melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  • memberikan penilaian kepada bawahan dengan DP3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi bawahan;
  • menyusun laporan keuangan yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus kas dan catatan atas hasil laporan keuangan;
  • menyusun penetapan indikator kinerja kegiatan;
  • menyampaikan saran kepada atasan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
  • melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Struktur Organisasi Dinas Pertanian

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan,  Susunan Organisasi,  Tugas Pokok,  Fungsi,  Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan
Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kab.Grobogan :
Sekretariat terdiri dari :

  • Sub Bagian Perencanaan
  • Sub Bagian Keuangan
  • Sub Bagian Umum

Bidang Penyuluhan,Sarana dan Prasarana Pertanian, terdiri dari :

  • Seksi Penyuluhan
  • Seksi Pupuk,Pestisida dan Alat Mesin Pertanian
  • Seksi Lahan,Irigasi,dan Pembiayaan

Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :

  • Seksi Produksi Serealia
  • Seksi Pengolahan dan Pemasaran  Tanaman Pangan
  • Seksi Pengembangan Kacang-kacangan dan Umbi-umbian

Bidang Hortikultura, terdiri dari :

  • Seksi Produksi Tanaman Buah
  • Seksi Produksi Aneka Sayur,Tanaman Hias dan Biofarmaka
  • Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura

Bidang Perkebunan, terdiri dari :

  •    Seksi Produksi dan Pemasaran Tanaman Perkebunan Semusim
  •    Seksi Produksi dan Pemasaran Tanaman Perkebunan Tahunan
  •    Seksi Perlindungan dan Perbenihan Tanaman Kebun

Kelompok Jabatan Fungsional

  1. Unit Pelaksana Teknik Dinas ( UPTD ) Balai Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan
  2. Unit Pelaksana Teknik Dinas ( UPTD ) Balai Pembenihan Padi
  3. Unit Pelaksana Teknik Dinas ( UPTD ) Laboratorium